Lanjutnya, Luhut juga menunjukkan keinginan untuk menerapkan sistem yang serupa untuk komoditas berbasis kelapa sawit. Dalam konteks ini, ia menyoroti bahwa masih banyak penerimaan negara yang belum diambil dari sektor kelapa sawit. Di lapangan, terungkap bahwa banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini menjadi kendala dalam pengaturan perpajakan mereka.
Luhut menegaskan bahwa potensi penerimaan negara dari sektor kelapa sawit masih belum optimal, seiring dengan adanya perusahaan yang belum mempunyai NPWP. Hal ini berdampak pada tidak tertagihnya PPH dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan demikian, digitalisasi di sektor ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini terbengkalai.
Pemerintah juga diberi inspirasi untuk memperluas penerapan digitalisasi ke sektor-sektor komoditas lainnya, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan canggihnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), diharapkan pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penerimaan negara dari sektor-sektor tersebut.
Sebagai informasi tambahan, data menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga riset McKinsey & Company menyatakan bahwa implementasi teknologi digital dapat meningkatkan Produktivitas Total Faktor (PTF) di sektor pertanian dan manufaktur. Hal ini merupakan indikator bahwa digitalisasi sektor komoditas dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
