Dewan Pengupahan sendiri bertugas untuk mengusulkan tingkat kenaikan UMP kepada gubernur. Usulan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kenaikan UMP oleh gubernur. Proses ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak.
Dengan adanya kewajiban menetapkan UMP, gubernur diharapkan dapat melihat kondisi riil di masing-masing provinsi. Hal ini dapat menimbulkan diskusi yang sehat antara pemerintah provinsi, pekerja, dan pengusaha guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kenaikan UMP merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat provinsi. Peran gubernur dalam penetapan kenaikan UMP menjadi penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, peran Dewan Pengupahan dalam mengusulkan tingkat kenaikan UMP akan menjadi penting untuk memastikan bahwa upah yang ditetapkan dapat mencerminkan kondisi dan kebutuhan pekerja di setiap sektor. Dengan demikian, diharapkan bahwa penetapan kenaikan UMP dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak terkait.
