Pada tanggal 6 April, Pemerintah Brunei membantah adanya perusahaan asal Brunei yang ditunjuk untuk menggarap proyek Trans-Borneo, yang meliputi pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Malaysia ke Kawasan Industri Krayan Utara (IKN). Hal ini menimbulkan banyak spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat, terutama terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur yang sedang berkembang di wilayah tersebut.
Proyek kereta cepat yang menghubungkan Malaysia ke IKN telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Kereta cepat ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat konektivitas antara Malaysia dan Brunei, serta memperlancar arus transportasi dan perdagangan di wilayah tersebut. Namun, dengan disangkalnya keterlibatan perusahaan asal Brunei dalam proyek ini, maka pertanyaan tentang siapa yang akan menggarap proyek ini pun menjadi semakin menarik untuk disimak.
Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Brunei, proyek Trans-Borneo, termasuk pembangunan kereta cepat, adalah proyek strategis yang menjadi perhatian bersama antara negara-negara ASEAN. Pemerintah Brunei menegaskan bahwa pihaknya belum menunjuk perusahaan asal Brunei untuk menggarap proyek tersebut. Hal ini tentu menjadi kabar menarik yang perlu diikuti perkembangannya.
Dalam konteks ini, muncul beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pemerintah Brunei maupun pihak terkait. Pertama, siapakah yang akan ditunjuk untuk menggarap proyek ini mengingat proyek tersebut merupakan bagian yang penting dari agenda konektivitas regional? Kedua, bagaimana peran Brunei dalam pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut, apakah hanya sebagai pengguna atau juga sebagai inisiator proyek-proyek strategis seperti ini?
