Tampang.com | Dalam beberapa tahun terakhir, masalah parkir liar di Jakarta semakin meningkat dan menjadi salah satu isu yang cukup meresahkan. Jukir liar masih jadi masalah di Jakarta! Nggak cuma bikin semrawut, tapi juga bikin potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bocor. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi, terlebih dengan munculnya wacana untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang akan mengelola urusan parkir.
Kebijakan ini diungkap oleh Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Dalam penjelasannya, Kenneth menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir DKI Jakarta yang dianggap tidak maksimal dalam mengatasi masalah parkir liar. "Kinerja Dishub dalam mengatur parkir ini belum optimal," katanya. Dia menambahkan bahwa saat ini upaya pengelolaan parkir masih jauh dari harapan, mengingat semakin banyaknya kendaraan yang masuk ke Jakarta.
Salah satu isu yang diangkat oleh Kenneth adalah terkait target pendapatan UPT yang dianggap terlalu kecil dibanding potensi sebenarnya. "Apakah kita mau terus terjebak dalam situasi di mana PAD kita bocor karena parkir liar? Kami harus memiliki strategi yang lebih tepat untuk mengelola pendapatan daerah," ungkapnya. Kenneth menekankan perlunya pengelolaan parkir yang lebih rapi dan berorientasi pada transparansi serta efisiensi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespon masalah ini dengan mengusulkan ide untuk mendirikan sebuah BUMD yang khusus menangani pengelolaan parkir. Visi ini diharapkan bisa mengurangi ketidakberesan yang terjadi saat ini. "Dengan adanya BUMD khusus yang mengurus parkir, kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan cashless. Ini tentu akan memudahkan masyarakat serta mendukung upaya kita dalam meningkatkan PAD," tegas Pramono.
