Pada tanggal 8 Juni, Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin mengumumkan bahwa pemerintahnya akan menghapus proposal pemerintahan sebelumnya untuk menarik biaya wisata sebesar 300 baht (S$11) bagi wisatawan asing yang masuk ke Thailand dengan pesawat udara. Ia berpendapat bahwa menghilangkan biaya tersebut dapat mendorong lebih banyak pengeluaran wisatawan untuk berbelanja dan melakukan kegiatan, yang akan merangsang perekonomian secara lebih efektif daripada biaya tersebut itu sendiri.
Srettha menekankan pentingnya mempertimbangkan sudut pandang dari semua pihak terkait serta menghasilkan pendapatan dari sumber pajak lain untuk mendukung sektor pariwisata. Ia mengakui penurunan peringkat pariwisata Thailand dalam World Economic Forum dan menyatakan komitmennya untuk melakukan pengembangan secara berkelanjutan tanpa menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
Selain itu, Srettha menyoroti kemajuan dalam diskusi dengan Apple untuk kerjasama dalam mendirikan Startup Centre di Universitas Chiang Mai, dengan tujuan untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut pada akhir tahun 2025.
Keputusan untuk menghapus biaya wisata tersebut telah menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak di Thailand. Beberapa pihak berpendapat bahwa langkah ini dapat mempercepat pemulihan industri pariwisata yang telah terpukul keras oleh pandemi, sekaligus meningkatkan daya tarik negara sebagai destinasi wisata. Namun, di sisi lain, ada juga keprihatinan bahwa penghapusan biaya tersebut dapat mengurangi pendapatan dan anggaran yang diperlukan untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur pariwisata di Thailand.
