Pemerintahan Donald Trump kembali menghadapi tantangan besar. Sekelompok pegawai negeri sipil (PNS) federal menuduh pemerintah membocorkan data mereka secara ilegal kepada Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang kini berada di bawah kepemimpinan miliarder Elon Musk.
Kelompok ini mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu pelanggaran keamanan siber terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Informasi pribadi ribuan pegawai federal dikabarkan telah diakses tanpa izin, memicu kemarahan dan tuntutan hukum dari berbagai lembaga pemerintahan.
PNS Federal Serentak Menolak Pengungkapan Data
Pegawai federal yang mengajukan tuntutan berasal dari beberapa lembaga penting, termasuk Departemen Angkatan Laut, Biro Penjara, Korps Insinyur Angkatan Darat AS, Departemen Pertanian, dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Mereka menyebutkan bahwa mereka baru mengetahui tentang kebocoran data ini melalui laporan media.
Sejak dilantik, Donald Trump telah menargetkan berbagai lembaga federal dalam upayanya melakukan efisiensi birokrasi. Sebagai bagian dari strateginya, ia menunjuk Elon Musk sebagai "pegawai pemerintah khusus" dengan akses luas ke beberapa departemen penting, termasuk Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Konsumen.
