Penting untuk dicatat bahwa kebijakan pemblokiran ini tidak diambil secara sembarangan. Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki prosedur yang jelas dan transparan dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan internet dan platform digital. Sebelum pemblokiran diterapkan, Kementerian akan melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap laporan-laporan terkait konten yang melanggar hukum. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil bukan hanya melanggar hak atas kebebasan berekspresi, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar.
Kementerian juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan konten-konten yang dianggap melanggar. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tindakan penanggulangan terhadap konten judol dan pornografi dapat lebih efektif dan menyeluruh. Upaya ini sejalan dengan komitmen Kementerian dalam menjaga keamanan dan kenyamanan berinternet bagi seluruh warga negara.
Dalam konteks kebijakan ini, penting untuk diperhatikan bahwa pemblokiran sementara ini tidak bersifat permanen. Kementerian akan terus memantau dan mengevaluasi situasi terkini. Jika di kemudian hari terdapat perbaikan atau penghapusan konten-konten yang melanggar, kemungkinan akses kembali ke platform Internet Archive dapat dilakukan.
