2. Periode Orde Baru
Pada masa Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Soeharto, peran politik Islam mengalami pengekangan. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, sehingga membatasi aktivitas politik yang berbau keagamaan. Meski demikian, pada akhir masa pemerintahannya, Soeharto mulai mendekati kelompok-kelompok Islam untuk mendapatkan dukungan politik, salah satunya dengan mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990.
Islam dan Politik di Era Reformasi
1. Kebangkitan Partai Politik Islam
Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam politik Indonesia, termasuk kebangkitan partai politik Islam. Partai-partai seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PAN (Partai Amanat Nasional), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) muncul sebagai kekuatan politik yang signifikan. Partai-partai ini berperan dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan nilai-nilai keislaman dalam kebijakan publik.
2. Dinamika Politik Identitas
Era Reformasi juga ditandai dengan meningkatnya politik identitas, di mana agama digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik. Isu-isu keagamaan sering kali menjadi alat kampanye yang efektif untuk menarik simpati pemilih. Meskipun demikian, penggunaan politik identitas juga memunculkan tantangan tersendiri, seperti meningkatnya polarisasi dan ketegangan sosial.
Tantangan dan Peluang
1. Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Demokrasi
Salah satu tantangan utama dalam hubungan antara Islam dan politik di Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi yang pluralistik. Para politisi dan pemimpin Islam perlu menemukan cara untuk mempromosikan nilai-nilai keislaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebhinekaan.
