Beberapa ulama sepakat bahwa zakat dapat digunakan untuk proyek sosial dan pembangunan, dengan syarat bahwa proyek tersebut memberikan manfaat langsung kepada mustahiq (penerima zakat) dan memperbaiki kondisi mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat itu sendiri, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk proyek pembangunan yang tidak secara langsung memberi manfaat kepada mustahiq.
Lebih jauh lagi, hukum zakat untuk proyek pembangunan juga harus mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Setiap lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat harus memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana zakat. Ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari zakat benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam.
Di Indonesia, beberapa lembaga amil zakat telah mulai merintis program pembangunan yang dibiayai dengan dana zakat. Proyek-proyek tersebut biasanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah yang kurang berkembang. Contoh konkret penggunaan zakat untuk pembangunan ini menunjukkan potensi besar zakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Meskipun ada ancaman terhadap penyalahgunaan dana zakat, hukum penggunaan zakat untuk proyek pembangunan dapat menjawab tantangan tersebut jika dikelola dengan baik. Lembaga pengelola zakat perlu memiliki visi dan misi yang jelas, serta rencana yang tepat guna agar dana zakat yang dikumpulkan dapat digunakan dengan efisien dan efektif. Hal ini juga relevan dengan upaya penghimpunan zakat yang lebih luas serta dorongan kepada masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menunaikan zakat mereka.
