Ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia disebut akan “mogok” dengan cuti bersama mulai 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi mogok ini sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. Aksi ini merupakan hasil dari keputusan rapat Dewan Hakim Agung yang diselenggarakan pada 21 Agustus 2024 lalu.
Para hakim telah menyampaikan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi peningkatan gaji dan tunjangan mereka. Hal ini berhubungan dengan permasalahan kesejahteraan yang terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa gaji dan tunjangan para hakim telah stagnan selama 12 tahun terakhir.
Pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Hakim Agung, Hatta Ali, menegaskan bahwa "protes ini bukan semata-mata soal upah dan tunjangan, tetapi juga tentang kehormatan, martabat, dan harga diri profesi hakim." Dalam beberapa kesempatan, para hakim bahkan menyatakan bahwa kondisi ini telah memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan profesionalisme mereka.
Menanggapi aksi mogok yang akan dilaksanakan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, meminta para hakim untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Yasonna juga menjanjikan untuk membahas tuntutan para hakim dengan pihak terkait. Namun demikian, para hakim tetap bersikukuh dengan keputusan mereka, menganggap bahwa upaya perjuangan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menekankan urgensi peningkatan kesejahteraan mereka.
