Jika tidak segera diatasi, penyelewengan anggaran seperti yang diungkapkan oleh Menteri PPN/Bappenas dapat menghambat pembangunan dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan memberantas praktik korupsi perlu segera diimplementasikan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam konteks pencegahan penyelewengan anggaran, peran publik dan media massa juga sangat penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Keterbukaan informasi dan pengawasan dari masyarakat dan media massa dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah dan mengungkap praktik korupsi serta penyelewengan anggaran.
Keberadaan lembaga-lembaga independen yang berperan dalam pengawasan penggunaan anggaran, seperti Ombudsman dan lembaga swadaya masyarakat, juga perlu diperkuat dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah dapat bekerja bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Pengungkapan penyelewengan anggaran untuk pengentasan stunting dan program revolusi mental merupakan sebuah panggilan untuk meningkatkan tata kelola anggaran publik dan meneguhkan komitmen pemerintah dalam penegakan integritas dan akuntabilitas. Diperlukan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang baik guna mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
