Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan hukum terkait dengan sengketa pilkada, untuk memastikan pelantikan dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendampingan bagi kepala daerah terpilih untuk memulai masa jabatan mereka dengan baik.
"Kami akan mendukung para kepala daerah terpilih dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka untuk kepentingan masyarakat, serta memastikan semua proses hukum berjalan dengan seadil-adilnya," tegas Tito.
Dengan adanya keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melantik kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025, diharapkan transisi kepemimpinan di daerah dapat berjalan dengan lancar dan penuh akuntabilitas. Pelantikan ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk mendukung kepala daerah terpilih dalam mengelola daerah dengan baik, serta memastikan setiap proses pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku.
