Menurut Megawati, prinsip demokrasi sepatutnya dijunjung tinggi dalam konteks Pilkada. Setiap kontestan harus bersaing secara adil tanpa menggunakan kekuatan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan, keadilan, dan keterbukaan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pihak mampu mematuhi prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Banyak peristiwa manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi dalam proses Pilkada. Mulai dari pemaksaan calon kepala daerah, uang politik yang mengalir deras, hingga intervensi terhadap lembaga penyelenggara Pilkada termasuk penyalahgunaan sumber daya negara.
Dampak dari praktek-praktek tersebut sangat merugikan demokrasi di Indonesia. Masyarakat menjadi korban atas praktek politik yang tidak fair, dan proses demokratisasi pun menjadi tercemar. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berada di atas kertas, tetapi harus dihayati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak terkait.
Dalam situasi ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Keterlibatan serta pengawasan aktif dari lembaga-lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi momentum untuk mengokohkan demokrasi dan memperkuat prinsip keadilan dalam berpolitik di Indonesia.
