Belum ada program resmi: Hingga saat ini, belum ada program resmi dari pemerintah terkait pemberian bansos untuk korban judi online.
Data korban tidak akurat: Data yang akurat dan terverifikasi mengenai korban judi online masih minim, sehingga sulit menentukan target penerima bansos yang tepat.
Kekhawatiran penyalahgunaan: Ada kekhawatiran bahwa bansos dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi.
Anggaran terbatas: Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk program bansos, sehingga perlu dipertimbangkan secara seksama prioritasnya.
Menko PMK menyatakan bahwa ide pemberian bansos untuk korban judi online masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final, sementara pemerintah saat ini lebih memfokuskan pada upaya pencegahan judi online melalui edukasi dan penegakan hukum. Jika proposal ini disetujui, bansos untuk korban judi online berpotensi disalurkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif.
