Dalam mengawal Pilkada, Kejaksaan Agung juga memberikan penekanan pada profesionalisme dan kinerja yang bertanggung jawab. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum dalam konteks Pilkada serentak menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam rangka mendukung tugas pengawasan, Kejaksaan Agung juga memastikan bahwa pegawai yang mereka rekrut untuk mendukung agenda pemilihan kepala daerah merupakan orang-orang yang berkualitas. Transparansi dalam rekrutmen pegawai juga menjadi landasan utama untuk meminimalisir potensi praktik korupsi dan KKN di lingkungan kejaksaan.
Langkah-langkah konkret yang diambil Kejaksaan Agung juga merujuk pada upaya pencegahan dan deteksi dini terkait dengan indikasi kecurangan dalam proses Pilkada. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang adil, transparan, dan bersih menjadi tujuan utama yang harus dipegang teguh oleh Kejaksaan Agung.
Netralitas juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam peran kejaksaan dalam menjaga demokrasi yang sehat. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik politik apapun yang dapat mengganggu proses demokrasi yang berjalan. Penegasan ini menjadi sebuah bentuk komitmen nyata dalam menjaga integritas lembaga kejaksaan dalam menyongsong perhelatan politik Pilkada.
Dalam beberapa kesempatan, Kejaksaan Agung juga mencanangkan upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi terkait pentingnya netralitas lembaga kejaksaan dalam mengawal Pilkada. Melalui langkah-langkah penyuluhan ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada dapat tersebar luas di kalangan masyarakat.
Kejaksaan Agung juga memastikan bahwa setiap kasus yang muncul terkait dugaan tindak pidana dalam Pilkada akan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Langkah-langkah hukum yang tegas akan diambil untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada.
Kejaksaan Agung juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam pengawalan Pilkada. Mereka menegaskan bahwa setiap langkah hukum yang diambil akan dilandasi oleh bukti yang kuat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, integritas lembaga kejaksaan dalam mengawal proses Pilkada dapat terus terjaga.
