Lebih lanjut, Atip menegaskan bahwa SPMB bukan hanya fokus pada distribusi sekolah yang dapat diakses oleh calon siswa, tetapi juga pada mutu pendidikan yang disediakan di masing-masing sekolah tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat crucial untuk menyajikan data yang akurat mengenai institusi pendidikan yang ada di wilayah masing-masing. "Data yang akurat sangat penting agar siswa bisa mendapatkan informasi yang benar mengenai sekolah berkualitas di dekat mereka," tambahnya.
Sebagai tambahan, Atip juga menunjukkan bahwa kebijakan SPMB ini merupakan pengganti dari sistem zonasi yang sempat menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Meski demikian, penting juga untuk tetap mempertimbangkan domisili sebagai salah satu aspek penentu dalam proses penerimaan. Namun, SPMB memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial dan geografis yang ada.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa cakupan SPMB jauh lebih luas dibandingkan sistem yang sebelumnya. Aturan ini tidak hanya mengatur mekanisme penerimaan, tetapi juga mencakup aspek pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, serta integrasi teknologi dalam setiap proses pendidikan. Suharti menekankan pentingnya penggunaan data yang lebih akurat dan sistem digital yang terintegrasi untuk menciptakan proses yang lebih adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat dalam penerimaan murid baru.
