Di negeri kita, seringkali kita mendengar slogan "Pendidikan adalah hak setiap warga negara." Keren, kan? Seolah-olah semua anak, tanpa memandang latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk sekolah dan meraih cita-cita. Tapi, kalau kita lihat lebih dekat, realitanya nggak seindah itu. Nyatanya, ketimpangan sosial masih jadi PR besar dalam dunia pendidikan kita. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti sekarang, masihkah sekolah untuk semua, atau jangan-jangan cuma buat yang punya privilege tertentu saja?
Mari kita jujur, akses pendidikan itu nggak merata. Di kota-kota besar, mungkin gampang sekali menemukan sekolah bagus dengan fasilitas lengkap, guru-guru berkualitas, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang. Tapi coba geser sedikit ke daerah pelosok, daerah terpencil, atau bahkan di pinggiran kota yang kumuh. Seringkali kita dapati sekolah yang kondisinya memprihatinkan, gedungnya reyot, buku pelajaran terbatas, internet entah di mana, apalagi guru yang kompeten dan betah mengajar di sana. Ini baru soal fisik, belum lagi soal biaya.
Meskipun ada program sekolah gratis atau bantuan dana BOS, faktanya, biaya pendidikan itu nggak cuma SPP. Ada biaya seragam, buku, transportasi, uang saku, les tambahan, sampai kebutuhan gadget untuk belajar online. Nah, di sinilah ketimpangan ekonomi mulai menunjukkan taringnya. Keluarga dengan ekonomi pas-pasan seringkali harus memutar otak keras, bahkan terpaksa memilih antara makan hari ini atau biaya sekolah anak. Nggak jarang, anak-anak dari keluarga miskin harus putus sekolah karena terpaksa membantu orang tua mencari nafkah. Ini adalah realitas pahit yang harus kita akui.
