Lebih lanjut, Kementerian Saintekdikti juga mengungkapkan kemungkinan bahwa penerimaan mahasiswa baru penerima KIP-K untuk tahun depan bisa terhenti. Hal ini mengingat pendaftaran penerima KIP-K 2025 telah dibuka sejak 4 Februari 2025 dan sudah ada 21.131 orang yang mendaftar hingga 7 Februari 2025. Jika efisiensi anggaran benar-benar dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan bahwa pendaftaran untuk mahasiswa baru KIP-K tahun depan akan dibatalkan, yang akan berdampak langsung pada akses pendidikan bagi mahasiswa baru yang membutuhkan bantuan tersebut.
Bagi banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu, KIP-K adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini tidak hanya membantu dalam hal biaya kuliah, tetapi juga memberi dukungan untuk biaya hidup dan kebutuhan lainnya selama masa studi. Tanpa bantuan ini, banyak mahasiswa yang akan kesulitan bahkan untuk bertahan di kampus.
Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran ini, terutama yang berkaitan dengan mahasiswa yang sudah bergantung pada KIP-K untuk menyelesaikan studi mereka. Program KIP-K sendiri telah terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, dan kebijakan ini jika diteruskan berisiko memperburuk kesenjangan akses pendidikan di tanah air.
