Saat ini, banyak mahasiswa di Indonesia yang memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Namun, seringkali muncul pertanyaan tentang apakah mahasiswa penerima KIP kuliah masih harus memikirkan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang menjadi beban tersendiri. Mari kita bahas lebih lanjut perihal hal ini.
Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia menerapkan sistem UKT sebagai kontribusi mahasiswa terhadap pendidikan yang mereka terima. UKT ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi dan juga kondisi ekonomi mahasiswa. Namun, bagi mahasiswa penerima KIP, seharusnya beban UKT ini dapat teratasi dengan adanya bantuan dari program KIP tersebut.
Namun, realitanya, masih banyak mahasiswa penerima KIP yang mengalami kesulitan dalam membayar UKT. Rekaman kasus dari berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa terdapat mahasiswa penerima KIP yang masih terbebani oleh biaya UKT, bahkan ada yang terancam putus kuliah karena tidak mampu membayarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam implementasi program KIP kuliah ini, yang seharusnya menjadi solusi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Kendala utama dalam hal ini adalah proses administrasi dan penyaluran bantuan yang belum optimal. Banyak mahasiswa penerima KIP yang mengalami keterlambatan atau bahkan tidak mendapatkan bantuan KIP sesuai dengan yang seharusnya. Akibatnya, mereka tetap harus membayar UKT dari sumber daya finansial yang sudah terbatas.
