Selain itu, dalam konteks mitigasi dan adaptasi iklim, Ma'ruf menekankan perlunya memperhitungkan kebutuhan dan kerentanan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses adaptasi tersebut.
Pesan terakhir yang disampaikan adalah tentang pentingnya memperkuat tata kelola lahan dan hutan sebagai bagian dari strategi nasional yang terintegrasi dalam berbagai kebijakan pembangunan. Ma'ruf menyoroti perlunya meningkatkan pengawasan atas aktivitas yang dapat memperburuk degradasi lahan, serta mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dengan penerapan sanksi yang sesuai. Beliau menegaskan bahwa restorasi lahan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.
Seiring dengan pesan dari Wakil Presiden, Sekjen PBB Antonio Guterres pada tahun 2023 telah memperingatkan bahwa era pemanasan global telah berakhir dan bumi kini memasuki era pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Guterres menegaskan bahwa perubahan iklim sudah nyata dan yang terjadi saat ini baru permulaan. Kendati demikian, upaya tersebut belum terlambat untuk mengendalikan kenaikan suhu global hingga batas maksimal 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Guterres memperingatkan bahwa pencegahan terhadap dampak buruk perubahan iklim memerlukan aksi yang dramatis dan tepat pada waktunya.
Kenaikan suhu global ini sebagian besar dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil, seperti BBM dan batu bara, yang memicu efek rumah kaca serta mengurungkan panas matahari di bawah atmosfer, yang menaikkan suhu bumi secara signifikan. Hasilnya, gelombang panas dengan suhu ekstrem, mencapai 40 hingga 50 derajat Celsius, semakin sering terjadi di berbagai negara. Hal ini membawa implikasi serius terhadap kesehatan manusia, pertanian, dan lingkungan secara keseluruhan.
