Kondisi banjir produk tekstil impor di pasar dalam negeri telah membuat produk dalam negeri kalah saing, baik di pasar modern maupun tradisional. Hal ini membawa dampak serius, seperti lonjakan PHK di sektor industri tekstil. Kondisi PHK yang semakin memburuk terlihat dari data awal hingga pertengahan tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi banjir impor tekstil adalah dengan membuat aturan pengetatan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri. Akan tetapi, kebijakan ini telah dibatalkan karena berbagai konsekuensi negatif, terutama terhadap penumpang yang merasa terganggu.
Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menangani masalah tekstil dan besi baja. Hal ini menjadi fokus utama karena kondisi excess kapasitas di tingkat global telah membawa dampak serius bagi industri tekstil Indonesia.
