Bukan hanya Presiden Jokowi yang menegaskan hal ini, namun sejumlah anggota kabinet turut mendukung keputusan tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa pemberian bansos kepada korban judi online justru akan membawa dampak negatif lebih lanjut, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan resmi terhadap aktivitas perjudian. Langkah tersebut bisa menjadi sinyal yang keliru, yang berpotensi memperluas jaringan perjudian ke tingkat yang lebih luas lagi.
Meskipun kebijakan ini menuai beragam tanggapan di masyarakat, namun Presiden Jokowi terus menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan perjudian online di Indonesia. Beliau berharap bahwa dengan tidak memberikan bansos kepada korban judi online, masyarakat akan semakin sadar akan bahaya perjudian dan memberikan perhatian lebih serius terhadap penyebaran perjudian di lingkungan sekitarnya.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku perjudian online. Dengan menekankan bahwa tidak ada bantuan yang akan diberikan kepada korban judi online, diharapkan hal ini dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam memberantas praktik perjudian online di tanah air.
