Minim Akuntabilitas, Rawan Kepentingan Politik
Penjabat yang diangkat langsung oleh pemerintah pusat rawan membawa agenda politik tertentu. Mereka tak perlu kampanye atau bertanggung jawab langsung kepada rakyat, sehingga pengambilan kebijakan menjadi tidak transparan dan jauh dari aspirasi warga.
Terganjal Aturan, Tapi Bisa Dimanipulasi
Meski masa jabatan Pj hanya satu tahun dan bisa diperpanjang, banyak yang menilai perpanjangan itu digunakan secara politis untuk mengendalikan daerah menjelang pemilu.
“Ini bukan sekadar administratif, tapi persoalan etika demokrasi,” tegas Siti.
Solusi: Percepat Pilkada, Perketat Pengawasan Pj
Para akademisi mendorong agar Pilkada serentak tidak terus ditunda, dan selama masa transisi, penjabat kepala daerah harus diawasi ketat oleh DPRD dan lembaga independen.
