Uceng juga menampakkan similitude Presiden Joko Widodo seperti seorang yang sedang bermain game. "Saya melihat ini seperti seseorang yang bermain game, misalnya batas bermain game adalah dua kali, tetapi dia ingin bermain hingga tiga atau bahkan empat kali. Akhirnya, dia membuat akun baru. Dengan akun baru tersebut, ia dapat bermain tiga hingga empat kali," terang Uceng.
Di sisi lain, Uceng juga menyatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap demokrasi, contoh kasusnya adalah pengarahan bantuan sosial menuju ke arah pemilihan dan penggunaan aparat.
"Siapa yang melanggar aturan hukum, siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi harus tetap dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya menduga dalam putusan tersebut terdapat tiga orang hakim yang memberikan pendapat dissenting," ucap Uceng.
Uceng menutup paparannya dengan menyatakan bahwa masyarakat sipil harus memperkuat kemampuannya untuk mengontrol pemerintahan dengan berkonsolidasi.
