“Kami mendukung pajak untuk pembangunan, tapi ini tidak realistis. Beban terlalu berat bagi pelaku usaha yang baru bangkit pasca pandemi,” ujar Denny Wijaya, pemilik usaha karaoke di Jakarta.
Pemerintah Daerah Terjepit di Tengah
Sejumlah kepala daerah mengakui bahwa mereka tidak nyaman dengan aturan ini, tapi tidak punya banyak ruang gerak karena kebijakan ditetapkan pusat.
“Kalau tidak diimplementasikan, daerah bisa dianggap melanggar UU. Tapi di sisi lain, kami juga tahu ini memberatkan masyarakat,” ujar seorang pejabat dari Pemprov Jawa Barat.
Penerimaan Daerah Naik, Ekonomi Lokal Menurun?
Pemerintah pusat menyebut pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Namun, banyak ekonom mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan belum tentu berarti perbaikan ekonomi.
