Adapun dari sisi hukum, keputusan MK menjadi landasan penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga democratic checks and balances di negara ini. Sehingga, peran MK sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan menjadi sangat strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres dari Anies-Muhaimin, perlu adanya upaya rekonsiliasi dan penyatuan kekuatan politik di tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan bersama, tanpa terjebak dalam konflik politik yang berlarut-larut.
Upaya-upaya rekonsiliasi ini tentu perlu dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam sengketa Pilpres. Semua pihak harus mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan demi kebaikan bersama, serta kemajuan bangsa Indonesia.
Dari sudut pandang politik, keputusan MK ini juga memberikan arah baru bagi dinamika politik dalam negeri. Para pemimpin politik dan partai politik harus mampu membaca dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pasca putusan MK ini.
Selain itu, para pemangku kepentingan politik juga perlu meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola politik yang lebih baik ke depannya. Kehadiran MK sebagai penyeimbang kekuatan politik merupakan bentuk konkrit dari sistem check and balances di dalam negara demokratis.
Selain itu, keputusan MK ini juga menjadi catatan penting dalam sejarah politik Indonesia. Dengan menolak gugatan sengketa Pilpres Anies-Muhaimin, MK turut memberikan kontribusi dalam menjaga kedaulatan hukum dan radical justice di negara ini.
Dengan demikian, peran dan fungsi MK sebagai lembaga peradilan konstitusi menjadi sangat strategis dalam menjaga tegaknya konstitusi dan hukum di Indonesia. Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas pun diharapkan dapat memahami dan menghormati putusan MK, serta ikut serta dalam membangun keberlangsungan sistem demokrasi dan negara hukum di tanah air.
