Pada sidang terakhir ini, para pemohon, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bersama dengan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., hadir langsung di Gedung MK di Jalan Merdeka Barat. Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, juga turut hadir secara langsung. Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan pihak terkait dalam sengketa, tidak hadir dan diwakili oleh tim hukum mereka.
Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa Pilpres secara tuntas. Meskipun putusan ini telah diumumkan, namun dampaknya akan terus membawa berbagai implikasi politik dan sosial di masyarakat. Hal ini menjadi sorotan penting bagi publik, terutama dalam memahami dinamika politik dan hukum di Indonesia.
Adapun dari sisi hukum, keputusan MK menjadi landasan penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga democratic checks and balances di negara ini. Sehingga, peran MK sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan menjadi sangat strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres dari Anies-Muhaimin, perlu adanya upaya rekonsiliasi dan penyatuan kekuatan politik di tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan bersama, tanpa terjebak dalam konflik politik yang berlarut-larut.
