Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, mekanisme penyaluran dana program tersebut sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak mudah disalahgunakan.
Dadan menjelaskan, anggaran MBG tidak disimpan dalam rekening BGN, melainkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dana baru disalurkan melalui sistem virtual account yang langsung ditujukan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema ini pun memiliki dua lapis verifikasi, yakni dari pegawai BGN dan pihak mitra, sehingga setiap pencairan dana bisa dipantau secara transparan. “Begitu uang turun dari KPPN, langsung masuk ke virtual account di SPPG, jadi lebih terkontrol,” ujarnya saat meresmikan pameran foto satu tahun BGN di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa.
Meski begitu, Dadan mengakui bahwa ada dua risiko besar yang menyertai jalannya program MBG, yaitu penyalahgunaan anggaran dan keracunan makanan. Menariknya, ia menilai risiko keracunan lebih berbahaya dibandingkan potensi korupsi. Hal ini karena kesalahan dalam pengolahan makanan bisa langsung berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program.
