Meskipun demikian, nama Sri Mulyani, yang biasanya dianggap sebagai calon kuat menteri keuangan, tidak terdengar dalam daftar keempat calon menkeu era Prabowo. Salah satu nama lain yang juga dipertimbangkan adalah Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar.
Bloomberg melaporkan bahwa alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani sebagai calon menteri keuangan adalah karena sosok yang terpilih nantinya akan memiliki tugas besar dalam membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, terutama akibat persaingan antara AS dan China yang berdampak global pada rantai pasok.
"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," ungkap Bloomberg.
"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," demikian disampaikan oleh media asing tersebut.
Dari respons dan klaim-kalim tersebut, terlihat betapa pentingnya peran menteri keuangan dalam memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Selain itu, keterlibatan teknokrat yang mampu memahami dinamika ekonomi global juga menjadi faktor krusial dalam menjaga daya saing Indonesia di kancah internasional. Dengan begitu, keputusan Prabowo dalam menentukan calon menteri keuangan menjadi perhatian serius bagi seluruh kalangan, baik dari segi kebijakan ekonomi maupun stabilitas keuangan negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa penunjukan menteri keuangan tidak hanya sekadar urusan internal pemerintah, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap citra Indonesia di kancah global.
Dalam konteks ini, seorang teknokrat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap keuangan negara, kebijakan fiskal, dan tantangan ekonomi global menjadi sangat dibutuhkan. Kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan keyakinan kepada investor asing, serta mengamankan pendanaan untuk proyek-proyek strategis merupakan hal-hal yang harus dimiliki oleh calon menteri keuangan. Atas dasar itu, Prabowo dituntut untuk memilih sosok yang mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik, demi kepentingan baik perekonomian Indonesia maupun kepercayaan dari pihak luar.
