Masalah Utama: Jemaah Tanpa Jalur Resmi
Salah satu faktor utama yang mendorong keputusan ini adalah meningkatnya jumlah jemaah haji ilegal—mereka yang melaksanakan haji tanpa terdaftar secara resmi melalui sistem kuota pemerintah. Para jemaah ini sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas penting seperti tempat tinggal, transportasi resmi, makanan, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan risiko keselamatan selama puncak ibadah haji.
Selain itu, mereka juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penumpukan massa di beberapa titik vital, termasuk Mina, Arafah, dan Masjidil Haram. Dengan suhu udara yang dapat mencapai lebih dari 45 derajat Celsius di musim panas, kondisi ini sangat membahayakan dan memperbesar kemungkinan terjadinya heatstroke serta komplikasi kesehatan lainnya.
Langkah Preventif Demi Keamanan dan Ketertiban
Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa penangguhan visa ini adalah langkah strategis untuk menjaga ketertiban dan keamanan jemaah haji tahun ini. Dengan membatasi jumlah orang yang masuk ke Tanah Suci melalui jalur non-haji, diharapkan fasilitas dan pelayanan dapat difokuskan untuk jemaah yang telah terdaftar secara resmi. Ini termasuk pengelolaan tempat tinggal, makanan, layanan medis, serta sistem transportasi yang telah disiapkan sesuai perencanaan logistik yang matang.
Otoritas juga berharap agar negara-negara pengirim jemaah meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada warganya agar hanya menggunakan jalur resmi untuk menunaikan haji. Kesadaran kolektif ini penting demi mencegah tragedi berulang yang menimpa ribuan jemaah pada tahun sebelumnya.
Pengaruh Terhadap Warga Indonesia dan Negara Muslim Lainnya
Bagi masyarakat Indonesia, yang merupakan salah satu pengirim jemaah haji dan umrah terbesar di dunia, kebijakan ini tentu menjadi perhatian serius. Calon jamaah umrah atau keluarga yang ingin mengunjungi kerabat di Arab Saudi pada periode April hingga Juni 2025 harus bersabar menunggu hingga larangan dicabut. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Agama tengah memantau situasi dan melakukan koordinasi intensif dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan perlindungan dan keamanan warganya.
