Selain penipuan investasi bodong, skema penipuan lain yang tidak kalah meresahkan adalah penipuan berkedok bantuan sosial. Penipuan ini sering kali menyasar masyarakat kelas bawah yang sangat membutuhkan bantuan. Modus yang digunakan biasanya dengan mengirimkan pesan singkat atau email yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau lembaga sosial, yang menawarkan bantuan finansial dengan syarat tertentu. Korban kemudian diminta untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai "biaya administrasi" atau memberikan informasi pribadi yang kemudian disalahgunakan.
Penipuan jenis ini sangat merugikan karena tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang sebenarnya. Banyak korban yang akhirnya tidak mau lagi mempercayai informasi tentang bantuan sosial, sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya.
Untuk menghindari menjadi korban penipuan, masyarakat perlu lebih waspada dan kritis terhadap berbagai informasi yang diterima, terutama yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat atau bantuan finansial dengan syarat yang mencurigakan. Salah satu langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan selalu melakukan verifikasi terhadap sumber informasi. Misalnya, jika menerima informasi tentang investasi, cek apakah perusahaan tersebut terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Begitu pula jika menerima informasi tentang bantuan sosial, pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya.
Selain itu, edukasi tentang literasi keuangan dan digital juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penipuan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara mengidentifikasi dan menghindari penipuan. Media massa juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan memberikan peringatan tentang modus-modus penipuan yang sedang marak.
