Pungutan liar dalam dunia transportasi umum bukanlah hal baru, meskipun seharusnya praktik seperti ini sudah tidak ada tempatnya di era modern. Masyarakat selama ini mengharapkan penegakan hukum yang adil dan transparan dari instansi pemerintah. Namun, dengan adanya kejadian ini, banyak yang meragukan komitmen Dishub DKI Jakarta dalam memberantas pungli di bidang transportasi umum.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri sebelumnya telah mengklaim bahwa mereka berusaha untuk menjaga disiplin dan ketertiban lalu lintas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, dengan adanya video yang viral ini, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Dishub mulai dipertanyakan. Apa yang seharusnya menjadi upaya untuk meningkatkan baik pelayanan kepada pengguna transportasi umum malah berbalik menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Keberadaan sopir bajaj di Jakarta sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Jika praktik pungli terus dibiarkan, hal ini akan berdampak negatif terhadap para sopir yang menjadi korban. Di satu sisi, sopir bajaj terpaksa membayar "uang pengusir" untuk bisa beroperasi, dan di sisi lain, anggaran mereka untuk hidup sehari-hari pun tergerus.
Fenomena pungutan liar ini sering kali menjadi momok yang menghantui para pengemudi tak hanya di Jakarta, tetapi di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Kasus yang terjadi di Salemba Raya ini menjadi contoh konkret yang harus segera mendapat perhatian dari pihak berwenang. Ke depan, seharusnya ada langkah tegas dari Dishub DKI Jakarta untuk menindak tegas oknum petugas yang terlibat dalam praktik kuasa atas nama pungli.
