Namun, sebagai respons terhadap kritik tersebut, TNI mengajukan tantangan kepada BEM UI untuk melaksanakan KKN di Papua. Tantangan ini disambut dengan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa mendukung langkah ini sebagai kesempatan untuk secara langsung turut serta dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Papua. Namun, di sisi lain, beberapa mahasiswa mengkhawatirkan keamanan dan keselamatan mereka di wilayah konflik seperti Papua.
Tantangan ini juga mencerminkan upaya TNI untuk membuka diri terhadap kontrol sosial dan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di daerah tersebut. Meskipun demikian, hal ini juga dapat dianggap sebagai pembuktian atas tuntutan keterlibatan TNI dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan dan sosial.
Artikel ini tidak bertujuan untuk merendahkan aparat keamanan, namun untuk memberikan paparan yang seimbang terkait dengan dinamika konflik yang terjadi. Sebagai penulis, saya mendukung upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM. Keterbukaan informasi dan dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
