Langkah tegas ini diambil setelah banyaknya laporan dari masyarakat nelayan yang merasa dirugikan akibat keberadaan pagar laut. Pagar tersebut menghalangi akses ke area perikanan utama, sehingga hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Selain itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pagar laut ini juga menjadi perhatian serius.
“Kami berharap pembongkaran ini dapat segera memulihkan akses nelayan ke wilayah tangkap, sekaligus meminimalkan dampak negatif pada ekosistem pesisir,” tambah Laksamana Pertama Indra Haryono.
Operasi ini merupakan hasil koordinasi antara TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah setempat. Semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengapresiasi langkah cepat yang diambil TNI AL dalam membantu menegakkan aturan pemanfaatan ruang laut.
“Kami sangat berterima kasih kepada TNI AL yang telah bekerja sama dengan KKP untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan sinergi ini, kami dapat memastikan bahwa pemanfaatan laut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai hukum,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.
TNI AL menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut ini tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi sinyal kuat terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ilegal akan menghadapi proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
