Pemerintah daerah dan pihak kepolisian pun langsung merespons aksi tersebut. Mereka berusaha mengedukasi para sopir mengenai pentingnya kebijakan ODOL untuk keselamatan berkendara dan infrastruktur. Namun, dialog antara pihak pemerintah dan sopir truk belum menemukan titik temu. Para sopir berpendapat bahwa ada perbedaan antara teori dan praktik di lapangan, di mana banyak dari mereka yang tidak memiliki alternatif untuk memenuhi jumlah tonase barang yang diangkut tanpa melanggar kebijakan.
Dalam kesempatan ini, beberapa perwakilan sopir truk juga memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan ODOL dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, mereka berharap kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hidup para sopir truk yang sering kali berada di garis depan transportasi barang.
Sementara itu, aksi ini menggugah banyak pihak untuk memberikan solidaritas terhadap para sopir. Masyarakat sekitar mulai berdatangan dan memberikan dukungan moral, bahkan membawa makanan dan minuman untuk para sopir yang tengah berjuang. Solidaritas ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi sopir truk tidak hanya berdampak pada mereka sendiri, tetapi juga berkaitan dengan banyak sektor lain.
