Presiden juga menambahkan bahwa pemerintahannya selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam hal ini, Jokowi ingin memastikan bahwa hak masyarakat, investor, dan negara tetap terjaga.
Meski demikian, pernyataan Jokowi tidak menghentikan diskusi publik terkait kebijakan ini. Sejumlah pihak mempertanyakan implikasi sosial dan lingkungan dari pemberian sertifikat di kawasan laut. Para aktivis lingkungan, misalnya, mengkhawatirkan bahwa reklamasi dan pembangunan di kawasan tersebut dapat merusak ekosistem laut serta mengurangi akses masyarakat terhadap pesisir.
Sementara itu, dari sudut pandang hukum, beberapa pakar mempertanyakan apakah penerbitan SHM di kawasan laut tidak bertentangan dengan prinsip bahwa laut adalah milik bersama. Hal ini juga memicu perdebatan mengenai apakah ada celah hukum yang memungkinkan kawasan laut diberikan hak kepemilikan secara individu atau perusahaan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, sebelumnya menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat ini adalah salah satu langkah untuk mendukung percepatan pembangunan di kawasan Tangerang. Menurut AHY, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dijadikan pusat bisnis dan permukiman modern yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah.
"Kita harus melihat dari sisi manfaatnya juga. Jika dikelola dengan baik, kawasan ini bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar AHY. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini.
