Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dinyatakan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga usai menerapkan status darurat militer pekan lalu. Hal ini telah menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat Korsel dan juga memicu reaksi dari berbagai pihak.
Keputusan untuk menyatakan Presiden Yoon sebagai tersangka ini diambil setelah penyelidikan menyimpulkan bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penerapan status darurat militer oleh pemerintahannya. Yoon Suk Yeol juga dilarang bepergian ke luar negeri untuk sementara, sambil menunggu penyelidikan tersebut.
Dalam menyikapi hal ini, berbagai pihak di Korea Selatan telah memberikan respons yang beragam. Beberapa pihak mendukung langkah tegas yang diambil oleh lembaga penegak hukum, karena dianggap sebagai langkah untuk menegakkan supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, ada pula yang menyatakan kekhawatiran akan stabilitas politik dan ekonomi negara jika situasi ini terus berlanjut.
Status darurat militer ini sendiri diterapkan oleh Presiden Yoon suk Yeol sebagai respons terhadap kondisi keamanan dalam negeri yang dianggap mengkhawatirkan. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan dengan negara tetangga dan adanya ancaman dari kelompok ekstremis yang ingin mengganggu stabilitas Korsel. Meskipun demikian, keputusan tersebut menuai pertentangan dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa penerapan status darurat militer tidaklah sesuai dengan prinsip demokrasi yang telah berkembang di Korsel selama ini.
