Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PKP) telah mengumumkan rencana ambisius untuk merenovasi rumah kumuh di berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan pinjaman sebesar Rp24,5 triliun yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni.
Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur menjelaskan bahwa program ini tidak hanya akan fokus pada peningkatan kawasan kumuh, tetapi juga meluas pada perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni di kawasan tersebut. "Jadi kita ini sekalian, selain peningkatan kawasan kumuh, kita juga menyasar ke rumah yang tidak layak huni di kawasan tersebut. Sehingga satu paket bisa menyelesaikan permasalahan di kawasan," ujarnya dalam suatu pernyataan pada 20 Juni 2025.
Program renovasi ini diharapkan dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbeda dari program bantuan sosial perumahan (BSPS) yang biasanya ada, Bank Dunia akan memberikan fokus pada hunian yang memiliki potensi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi keluarga. Contohnya, pemerintah akan memberikan dukungan untuk pengembangan homestay bagi para pelaku pariwisata lokal atau menyediakan bantuan untuk pembuatan warung bagi masyarakat. Hal ini akan menjadi strategi ganda, di mana perbaikan infrastruktur perumahan juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
