Di peringkat selanjutnya, terdapat Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 76 persen. Berbeda dengan TNI dan Presiden, Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia. Menurut Jaksa Agung, Burhanuddin, pencapaian ini mencerminkan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Kejagung telah berupaya keras dalam melakukan reformasi internal untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas. Program-program seperti transparansi dalam penanganan perkara dan penguatan pelayanan publik diharapkan bisa lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat ke depannya.
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia ini tentunya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap lembaga-lembaga penting di Indonesia. Kepercayaan terhadap TNI dan Presiden menunjukkan dukungan masyarakat yang kuat terhadap stabilitas negara. Selain itu, keberadaan Kejagung yang juga mampu meraih tingkat kepercayaan yang signifikan menandakan bahwa masyarakat mengharapkan keberpihakan hukum yang adil dan tegas dalam memproses kasus-kasus korupsi serta penegakan hukum lainnya.
Selain TNI, Presiden, dan Kejaksaan Agung, survei ini juga mencakup beberapa lembaga lain seperti Polri dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Namun, secara keseluruhan, tren menunjukkan bahwa TNI dan Presiden tetap berada di puncak kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya kinerja kedua lembaga tersebut dalam membangun kepercayaan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang ada.
