Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk melindungi wisatawan dari praktik-praktik yang tidak etis. Wamenpar menekankan bahwa pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada wisatawan mengenai biaya yang dikenakan di setiap tempat wisata. Edukasi kepada masyarakat lokal juga sangat penting untuk memahami bahwa ketulusan dalam melayani wisatawan akan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal.
Wamenpar juga menambahkan bahwa setiap destinasi wisata harus memiliki sistem pengawasan yang mumpuni agar praktik pungli tidak terjadi. Hal ini juga termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap individu atau kelompok yang mencoba mengambil keuntungan secara ilegal dari keberadaan wisatawan. Pengawasan dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berkunjung.
Sumba dikenal dengan budaya dan keindahan alamnya yang luar biasa, sehingga potensi wisatanya sangat besar. Namun, keindahan ini bisa ternoda jika masalah-masalah seperti pungli dibiarkan berlangsung tanpa penanganan. Oleh karena itu, Wamenpar menghimbau kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha wisata untuk bekerja sama menciptakan suasana yang kondusif.
Pengembangan pariwisata di Sumba dan destinasi lainnya di NTT tidak hanya berfokus pada menarik pengunjung, tetapi juga pada penyediaan layanan yang berkualitas. Pengunjung yang merasa nyaman dan aman, tentunya akan lebih berkeinginan untuk kembali berkunjung atau merekomendasikan tempat tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini, perhatian terhadap kualitas pelayanan harus menjadi bagian integral dari pengelolaan destinasi wisata.
