Sementara timeline untuk kembalinya pengungsi ke negara bagian Rakhine Myanmar bukan bagian dari perjanjian, Ostby menambahkan misi akan dimulai "segera." Perjanjian itu juga tidak membahas jalan menuju kewarganegaraan di Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha bagi minoritas Rohingya.
Suatu tindakan keras 2017 oleh polisi dan militer Myanmar dikemukakan oleh PBB dan Amerika Serikat sebagai contoh pembersihan etnis. Ini mendorong peningkatan penyeberangan pengungsi ke Bangladesh, di mana Rohingya hidup dalam kondisi yang jorok.
Perjanjian tersebut memberi dua agen U.N. akses ke area di Rahkine, sebelumnya mereka dilarang berkunjung.
Sementara Ostby memuji perjanjian itu sebagai "langkah pertama dan sangat penting," Mathew Smith dari organisasi hak asasi manusia, Fortify Rights mencatat bahwa itu tidak menjanjikan perubahan.
