Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum dan Perundangan-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, mempersilakan langkah itu. Namun, dia mempertanyakan posisi jaksa dalam mengajukan banding ini.
"Ya silakan. Tapi jaksa banding mewakili siapa itu?" kata Ikhsan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Mei 2017.
Ikhsan menerangkan, dalam paradigma criminal justice system, posisi jaksa adalah mewakili negara atau mewakili masyarakat yang melapor. Ikhsan mengaku heran dengan Kejaksaan yang tiba-tiba memutuskan untuk banding.
"Kecuali diputus bebas (Ahok), dia harus banding. Orang sudah diputus penjara kok banding, aneh," ujar Ikhsan.
