Perlu dicatat bahwa Dewan Pengawas merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja dan perilaku para pimpinan dan pegawai KPK. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pihak KPK sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Ghufron dalam melaporkan Dewas KPK ke Bareskrim Polri menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di pihak Tumpak karena tidak adanya pemahaman yang jelas terkait laporan tersebut.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan penilaian terkait pelaksanaan tugas dari pihak Dewas KPK. Tindakan Ghufron mencerminkan bahwa ada ketidaksepakatan terhadap kinerja Dewas KPK yang kemudian direspons dengan langkah hukum, hal ini juga memperlihatkan adanya perpecahan internal di lingkungan KPK yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.
Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah yang mendukung terciptanya kerja sama dan pemahaman yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proses pemberantasan korupsi. Komunikasi yang efektif dan transparan antara pimpinan, pegawai, dan semua pihak yang terkait akan membantu mencegah terjadinya perbedaan pendapat yang dapat berujung pada langkah hukum seperti yang dilakukan oleh Ghufron.
Pada akhirnya, langkah-langkah rekonsiliasi dan pembahasan yang terbuka perlu dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan memastikan bahwa setiap pihak di KPK dapat bekerja sama dalam menjalankan tugasnya. Upaya ini akan membantu memperkuat integritas dan kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dan berkelanjutan.
