Para ahli mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi sistem zonasi secara menyeluruh. Pemerataan kualitas tenaga pengajar, sarana pendidikan, dan transparansi proses seleksi harus menjadi prioritas. Selain itu, perluasan kapasitas sekolah negeri di wilayah padat juga harus segera dilakukan.
“Kalau keadilan pendidikan benar-benar mau diwujudkan, sistem PPDB harus adil, fleksibel, dan transparan,” pungkas Diah.
