Renovasi yang dilakukan tanpa izin idenya terasa sangat menyimpang dari semangat pelestarian cagar budaya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kementerian Sosial diharapkan mampu keluar dari paradigma ‘apa yang baik untuk sosial’ dengan sehingga kurang memperhatikan dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap warisan budaya yang ada. Sebagai Wali Kota, Muhammad Farhan mengingatkan bahwa pelestarian cagar budaya tidak hanya tentang bangunan itu sendiri, tetapi juga mengenai identitas dan sejarah masyarakat.
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya juga diangkat oleh Farhan. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan bangunan bersejarah. Dengan melibatkan masyarakat lokal, proses pembangunan tidak hanya akan mendapatkan dukungan, tetapi juga menciptakan kecintaan terhadap warisan budaya yang ada. Sehingga pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga merupakan rangkaian kegiatan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Terkait dengan peristiwa renovasi Gedung SLB Negeri A Pajajaran, terdapat beberapa pertanyaan yang potretnya masih diragukan oleh banyak pihak. Mengapa langkah yang dilakukan tidak mencakup perizinan yang semestinya? Apakah ada proses konsultasi yang diabaikan? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar yang sejatinya merupakan bagian dari konteks sejarah bangunan tersebut? Ini semua menjadi tanda tanya besar di benak warga Bandung dan pecinta sejarah.
Pembangunan cagar budaya dan fasilitas pendidikan seharusnya berjalan beriringan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, beranggapan bahwa proses pembangunan sekolah rakyat tak harus mengorbankan warisan budaya yang ada. Setiap daerah seharusnya memiliki kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal serta nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh nenek moyang.
