Beberapa minggu yang lalu, para pengemudi ojek online (ojol) menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan status karyawan tetap, tidak lagi sebagai mitra seperti yang berlaku saat ini. Permintaan ini telah menarik perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mengakui sudah memiliki regulasi terkait hal tersebut. Namun, penerapan regulasi tersebut akan sangat bergantung pada Menteri Ketenagakerjaan di masa kabinet mendatang.
Menyikapi permintaan dari para pengemudi, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa setelah melaksanakan konsultasi publik, regulasi tersebut telah disambut dengan antusiasme tinggi dari pihak pengemudi ojol. Namun, implementasinya menunggu keputusan dari menteri yang akan datang.
Status pekerjaan driver ojol sebagai fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia karena perkembangan teknologi dan kompleksitas rantai kerja yang terlibat di dalamnya. Hal ini membuat penentuan status mereka menjadi hal yang tidak mudah.
Pengemudi ojek online juga meminta adanya payung hukum yang lebih jelas terkait status mereka, namun pemerintah masih belum dapat memastikan status mereka ke depannya. Putri menegaskan bahwa pengemudi ojol perlu diakui sebagai pekerja, mengingat hal ini sudah menjadi tren global, namun masalah pengaturan lebih lanjut masih perlu didiskusikan dengan lebih lanjut.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan teknologi untuk memastikan keselamatan dan hak-hak para mitra pengemudi mereka. Penegakan aturan terkait jam kerja, upah, kesehatan, keselamatan kerja, serta pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja merupakan hal yang menjadi perhatian utama.
Konsep status karyawan untuk para pengemudi ojol ini juga telah menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial dan diskusi publik. Banyak pihak yang mendukung pemberian status karyawan bagi mereka, sementara tidak sedikit pula yang menentang dengan alasan-alasan tertentu.
