Kepentingan Pribadi di Atas Kepentingan Publik: Karena kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang, keputusan politik cenderung lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit tersebut. Kebijakan publik, undang-undang, atau alokasi sumber daya dapat dirancang untuk menguntungkan bisnis mereka, melindungi kekayaan mereka, atau memperkuat posisi politik mereka, alih-alih melayani kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dampak Buruk Oligarki Politik
Keberadaan oligarki politik dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat:
- Erosi Demokrasi: Prinsip kesetaraan dan partisipasi publik menjadi tergerus. Pemilihan umum bisa jadi hanya ritual tanpa pilihan substantif yang nyata, karena semua kandidat yang berpeluang besar berasal dari lingkaran elit yang sama. Hal ini menciptakan apatisme di kalangan pemilih.
- Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi: Kebijakan yang bias terhadap kepentingan oligarki dapat memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang menjadi tidak merata, menghambat mobilitas sosial.
- Korupsi Sistemik: Konsentrasi kekuasaan dan minimnya pengawasan dari publik yang efektif dapat membuka celah lebar bagi praktik korupsi. Keputusan-keputusan besar yang menguntungkan segelintir pihak seringkali terjadi di balik layar, jauh dari transparansi.
- Lemahnya Akuntabilitas: Ketika kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil yang saling melindungi, mekanisme akuntabilitas menjadi tumpul. Sulit bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang merugikan, karena elit tersebut memiliki pengaruh kuat atas lembaga penegak hukum atau media.
Mengatasi oligarki politik bukanlah tugas yang mudah, namun bukan berarti mustahil. Diperlukan upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat:
