Belanja untuk pertahanan yang meningkat tersebut menimbulkan pertanyaan tentang alokasi anggaran pemerintah Rusia. Sebagian pihak menyayangkan pergeseran anggaran yang semakin besar ke sektor militer, di mana belanja untuk militer dan keamanan diperkirakan akan melebihi gabungan belanja untuk pendidikan, perawatan kesehatan, kebijakan sosial, dan ekonomi nasional.
Namun, bagi pemerintah Rusia, peningkatan pengeluaran ini menjadi prioritas dalam rangka mempersiapkan negara untuk kondisi perang. Terlebih lagi, pada saat yang bersamaan, Rusia juga memberikan sinyal terbaru terkait revisi doktrin nuklir negaranya. Dalam revisi doktrin tersebut, setiap agresi ke Rusia oleh negara non-nuklir dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir dapat dianggap sebagai serangan bersama dan melewati ambang batas nuklir.
Perubahan ini berdampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri Rusia, terutama terkait dengan konflik di Ukraina dan keterlibatan negara-negara Barat di dalamnya. Rusia menilai bahwa tindakan negara-negara Barat tersebut semakin memperumit situasi konflik di Ukraina. Hal ini terlihat dari sikap garis keras yang diambil oleh Presiden Putin dengan menuntut penyerahan tanpa syarat Ukraina dan menyerukan 'denazifikasi Ukraina, demiliterisasi, dan status netral'.
