Istilah "Timur Tengah baru" telah digunakan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini. Dalam forum internasional, Netanyahu menunjukkan dua buah peta Israel dan kawasan sekitarnya tanpa menyertakan nama atau wilayah Palestina.
Upaya Israel untuk mengubah tatanan kekuasaan regional dan merestrukturisasi peta politik bukanlah hal baru. Namun, dinamika kawasan yang semakin kompleks dan eskalasi konflik pasca-serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, direspons dengan serangan Israel ke Gaza selama 12 bulan terakhir, telah meyakinkan banyak pihak di Israel bahwa tujuan tersebut kini lebih realistis untuk dicapai.
Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Netanyahu menampilkan peta pertama, yang mencakup wilayah berwarna hijau untuk negara-negara yang memiliki perjanjian damai dengan Israel atau sedang dalam negosiasi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Peta tersebut memuat negara-negara seperti Mesir, Sudan, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Bahrain, dan Yordania.
Sedangkan peta kedua menunjukkan wilayah yang diwarnai hitam, mencakup Iran dan sekutunya di wilayah tersebut: Suriah, Irak, Yaman, serta Lebanon. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memperingatkan tentang apa yang disebutnya sebagai "ambisi penuh kebencian Israel", menyatakan kekhawatiran bahwa Israel akan menginginkan tanah air di antara Tigris dan Efrat.
Peneliti senior dari Carnegie Middle East Center, Yezid Sayigh, meragukan bahwa ambisi pemerintahan Netanyahu merupakan indikasi dari agenda langsung atau tujuan sebenarnya. Dia memprediksi bahwa "Timur Tengah baru" yang Netanyahu usahakan saat ini adalah tentang memungkinkan Israel menjajah sisa wilayah Palestina, terutama terlihat dari upaya Israel yang 'tidak malu' dalam memperluas proyek permukimannya, terutama di Tepi Barat.
