Alasan lain di balik larangan ini adalah untuk menghindari kebingungan administratif yang mungkin muncul akibat penggantian nama secara sembarangan. Mengingat bahwa sistem penamaan di Islandia berbeda dari kebanyakan negara lain, penggantian nama yang tidak diatur dapat mempersulit pencatatan resmi, laporan statistik, dan pengelolaan dokumen identitas. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu menegakkan peraturan yang ketat untuk menjaga keteraturan dan transparansi dalam sistem administrasi.
Penyebabnya juga dilihat dari perspektif hukum. Negara seperti Islandia memiliki undang-undang yang jelas tentang penamaan dan penggantian nama. Upaya untuk mengganti nama keluarga harus melalui proses resmi, termasuk pengajuan permohonan dan pertimbangan dari pihak berwenang. Proses ini tidak hanya membatasi siapa yang bisa mengganti nama, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa nama yang diajukan sesuai dengan norma budaya dan hukum yang berlaku.
Selain itu, adanya sejarah panjang terkait keluarga dan nama di Islandia membuat perubahan nama dianggap serius. Pada umumnya, nama bukan hanya sekadar identitas pribadi, tetapi bagian dari warisan keluarga. Oleh karena itu, larangan mengganti nama secara sembarangan ditujukan untuk melindungi warisan budaya yang hilang jika setiap orang bebas untuk mengubah nama mereka tanpa batasan.
