Pembangunan pabrik BYD sendiri disebut Dedi berjalan lancar. Izin akses tol telah disetujui oleh kementerian, sehingga tidak ada hambatan berarti dari segi infrastruktur. “Tinggal BYD yang perlu melanjutkan prosesnya, meskipun ada beberapa area yang penguasaan tanahnya masih mengalami kendala,” tambahnya.
Dedi berencana untuk melakukan fasilitasi antara pihak-pihak yang terlibat, agar proses pembebasan tanah dapat berjalan dengan lebih efisien. “Saya akan mempertemukan pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Insya Allah, minggu depan sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, juga melontarkan seruan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi masalah yang dihadapi pembangunan pabrik BYD ini. Eddy menekankan bahwa keberadaan ormas yang mengganggu proses pembangunan harus ditangani secara tegas. “Saya rasa pemerintah perlu bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ini agar investasi dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya melalui akun Instagram-nya.
Dari situasi ini, tampak jelas bahwa ketidakharmonisan antara penguasaan tanah dan kepentingan investasi di kawasan Subang menjadi isu krusial, yang memerlukan perhatian serta solusi konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
